SUMBARNOW.ID-Enam fraksi di DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan pandangan umum terhadap dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan pemerintah kota, yaitu Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Rapat paripurna tersebut digelar di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (6/11/2025), dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Beny Yusrial.
Ia menjelaskan bahwa sidang paripurna ini merupakan tindak lanjut setelah Wali Kota Bukittinggi menyampaikan dua Ranperda tersebut pada rapat sebelumnya.
Fraksi PKS Tekankan Efisiensi dan Transparansi
Mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nur Hasra menekankan pentingnya efisiensi dan prioritas belanja yang berorientasi hasil.
PKS juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan retribusi, serta penerapan prinsip keadilan agar tidak membebani masyarakat.
Fraksi PKS meminta percepatan penerbitan Peraturan Wali Kota tentang standarisasi biaya daerah dan peningkatan transparansi anggaran dengan indikator kinerja yang terukur.
Terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019, PKS menyambut baik pembaruan regulasi pengelolaan aset daerah agar lebih profesional dan transparan.
Fraksi Gerindra Soroti Dasar Hukum dan Aset Daerah
Mewakili Fraksi Partai Gerindra, Yundri Refno Putra menyoroti perlunya kejelasan dasar hukum penyusunan APBD serta keterkaitan dengan RKPD dan RPJMD kepala daerah terpilih 2024. Ia juga menilai evaluasi terhadap kinerja SKPD belum dilakukan secara menyeluruh.
“Fraksi Gerindra menyatakan Ranperda ini dapat diterima untuk dibahas lebih lanjut bersama DPRD. Namun, kami menyoroti masih adanya aset yang belum tercantum dalam rencana kebutuhan BMD serta pemutusan kontrak lahan Stasiun Lambuang tanpa perhitungan usia aset,” ujarnya.
Fraksi NasDem Dorong Efisiensi dan Optimalisasi BUMD
Perwakilan Fraksi Partai NasDem, Neni Anita, menyampaikan pentingnya penyusunan APBD yang tertib, efisien, dan berbasis kinerja.
Fraksi meminta pemerintah menjelaskan strategi efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan publik, serta mendorong optimalisasi peran BUMD dan sektor pariwisata guna memperkuat ekonomi daerah.
“Pemerintah diharapkan menegaskan kebijakan hukum terhadap aset bermasalah serta meningkatkan kapasitas SDM dan sistem informasi pengelolaan aset daerah,” ungkapnya.
Fraksi Demokrat Fokus pada Program Prioritas
Mewakili Fraksi Partai Demokrat, Elfianis menyampaikan apresiasi atas penyusunan Ranperda APBD 2026 sebagai instrumen kebijakan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Demokrat mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi pajak, penataan aset, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Belanja daerah diminta difokuskan pada program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta mengurangi kegiatan yang tidak mendesak.
Fraksi Karya Kebangsaan Soroti Penurunan Dana Transfer
Perwakilan Fraksi Karya Kebangsaan, Berliana Betris, mempertanyakan apakah penyusunan APBD telah menyesuaikan arah kebijakan daerah, terutama di tengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Fraksi mendorong pemerintah daerah melakukan efisiensi, mengutamakan belanja prioritas, serta mencari inovasi pembiayaan dan optimalisasi PAD untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan.
Fraksi PPP–PAN Tekankan Keseimbangan Keuangan Daerah
Mewakili Fraksi PPP–PAN, Dedi Patria menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2026 harus diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Fraksi mendorong peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan pengelolaan aset, serta menekankan pentingnya belanja publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Fraksi PPP–PAN mendukung langkah pemerintah dalam memperbaiki sistem pencatatan, pemanfaatan, dan pengamanan aset. Pembahasan perlu dilakukan secara mendalam agar pengelolaan BMD benar-benar mendukung transparansi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi tahap awal dalam pembahasan dua Ranperda strategis yang akan dibahas lebih lanjut antara pemerintah kota dan DPRD Bukittinggi.(*)
