SUMBARNOW.ID-Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan I 2026 mencapai 5,02 persen, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang berada di angka 3,47 persen.
Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II sekaligus peluncuran aplikasi Kiat Sumbar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Bank Indonesia Sumbar, Selasa (12/5/2026).
Mahyeldi mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta dunia usaha di Sumatera Barat.
“Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita meningkat dibandingkan triwulan IV tahun 2025. Tahun 2025 lalu, pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 3,47 persen, sekarang naik menjadi 5,02 persen,” ungkap Mahyeldi.
Meski demikian, dia menyoroti masih tingginya angka pengangguran di Sumbar yang saat ini menjadi perhatian publik. Ia menyebut kondisi tersebut akan menjadi fokus pemerintah ke depan.
Mahyeldi juga menyinggung sorotan publik terkait posisi Sumbar yang disebut memiliki angka pengangguran tertinggi ketiga di Sumatera, sementara capaian pertumbuhan ekonomi belum banyak mendapat perhatian.
“Sekarang Gubernur Sumatera Barat disorot soal pengangguran, disebut nomor tiga tertinggi di Sumatera. Tapi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ini tidak disebut-sebut lagi,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya penjelasan yang utuh kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melihat kondisi ekonomi daerah.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tetap menjadi capaian penting meski pengangguran masih menjadi tantangan.
Ke depan, Pemprov Sumbar akan berupaya agar pertumbuhan ekonomi yang positif dapat berdampak pada penurunan angka pengangguran.
Selain itu, Mahyeldi menekankan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Ia menyebut sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha menjadi kunci stabilitas ekonomi.
“Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Sumbar juga meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar (Kendali Inflasi Aman dan Terjaga) untuk mempercepat koordinasi pengendalian inflasi dan distribusi antar daerah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram, menyampaikan bahwa inflasi Sumbar hingga April 2026 masih berada dalam target nasional 2,5 persen plus minus 1 persen.
Ia mengatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan stakeholder terkait.
Namun demikian, Bank Indonesia mengingatkan adanya tantangan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, serta potensi gangguan pasokan pangan akibat penurunan produksi di Pulau Jawa.
Selain itu, BI juga menyoroti potensi tekanan inflasi dari meningkatnya daya beli masyarakat, terutama pada komoditas sawit dan gambir.
Kegiatan HLM TPID Sumbar tersebut dihadiri kepala daerah se-Sumatera Barat, OPD, serta berbagai instansi terkait.(*)
