SUMBARNOW.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang terjadi pada November 2025, melalui optimalisasi pemanfaatan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Langkah ini ditujukan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, perekonomian masyarakat, sekaligus memperkuat mitigasi bencana.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan itu dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga terkait, serta kepala daerah dari kabupaten dan kota terdampak bencana.
Mahyeldi menegaskan, tambahan TKD menjadi instrumen penting untuk mempercepat pemulihan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak.
Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta mempercepat pelaksanaan kegiatan rehab rekon agar manfaat anggaran segera dirasakan masyarakat.
“Percepatan alokasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang tepat sasaran. Seluruh daerah harus mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga manfaatnya segera dirasakan,” ujar Mahyeldi.
Ia juga meminta pemerintah daerah memperkuat perencanaan, menetapkan skala prioritas, serta mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi.
Selain itu, Mahyeldi menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui publikasi capaian pembangunan untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekretaris Jenderal Bidang Keuangan Kementerian Dalam Negeri melalui Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah Fernando Siagian memastikan seluruh tambahan TKD bagi daerah terdampak bencana telah disalurkan sejak April 2026.
Fernando meminta pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran tersebut karena diperuntukkan khusus bagi percepatan rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan mitigasi bencana.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, termasuk dampak musim kemarau dan fenomena El Nino, sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih terencana.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil monitoring Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sumbar menjadi salah satu dari tiga provinsi dengan progres pemulihan pascabencana tercepat di Indonesia.
Kastorius juga menyebut rehabilitasi lahan sawah di Sumatera Barat telah mencapai sekitar 98 persen dan sebagian besar telah kembali memasuki musim tanam.
Secara nasional, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi daerah terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, Sumatera Barat menerima sekitar Rp2,71 triliun yang telah disalurkan sejak Februari hingga April 2026.
Khusus Pemprov Sumatera Barat memperoleh alokasi sebesar Rp534 miliar yang dilaksanakan oleh 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan porsi terbesar pada Dinas PSDA, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, serta sejumlah OPD lainnya.
Dana tersebut diharapkan segera direalisasikan untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana.(*)
