SUMBARNOW.ID-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat kesiapsiagaan dan percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah terdampak dengan menerbitkan Surat Gubernur Nomor 360/756.2/Kesbangpol/2025.
Surat Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah tersebut ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota sebagai tindak lanjut penetapan status tanggap darurat bencana alam di Sumbar.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar yang juga bertindak sebagai ex officio Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Arry Yuswandi, mengatakan surat tersebut berfungsi sebagai pengingat untuk memastikan langkah-langkah penanganan bencana berjalan optimal di daerah.
Arry menegaskan bahwa penerbitan surat bukan berarti pemerintah kabupaten/kota tidak bekerja, melainkan untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan respons dalam menghadapi potensi bencana lanjutan.
“Adanya surat ini bukan berarti daerah tidak bekerja, ini sifatnya hanya mengingatkan. Untuk optimalisasi kesiapsiagaan dan penanganan dampak bencana,” ujar Arry Yuswandi di Padang, Rabu (26/11/2025).
Dalam surat tersebut, Gubernur Sumbar menegaskan sembilan poin yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama, membuka dan mengaktifkan posko penanggulangan bencana sebagai pusat koordinasi.
Kedua, melakukan pemetaan wilayah rawan bencana untuk menentukan langkah antisipasi. Ketiga, memastikan seluruh unsur pemerintahan responsif terhadap potensi bencana susulan.
Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama di kawasan yang berisiko tinggi.
Pemprov juga menginstruksikan agar seluruh jalur evakuasi tetap tersedia dan dapat diakses dengan baik.
Pemantauan terhadap kondisi wilayah terdampak juga perlu dilakukan secara berkala guna memastikan penanganan cepat apabila terjadi perkembangan situasi.
Data warga terdampak serta kerugian material juga harus didokumentasikan secara rinci untuk kebutuhan penanganan dan pemulihan.
Arry menambahkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia di daerah sangat penting untuk membantu masyarakat, termasuk memperkuat sinergi dengan TNI dan Polri.
“Serta yang tidak kalah penting, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk membantu masyarakat, serta bersinergi dengan TNI/Polri dalam penanganan dampak bencana,” katanya.
Arry menyampaikan bahwa surat siaga darurat tersebut telah didistribusikan kepada seluruh kepala daerah sejak Selasa (25/11). Ia berharap instruksi tersebut dapat mempercepat langkah penanganan, sehingga dampak bencana dapat diminimalkan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.(*)
