SUMBARNOW.ID-Pemerintah memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sumatera Barat akan tetap berjalan dan dapat diakses oleh masyarakat hingga akhir tahun 2025.
Kepastian tersebut disampaikan setelah kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran KUR yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama para Penyalur KUR dan pemangku kepentingan terkait.
Hingga 31 Oktober 2025, penyaluran KUR di Sumatera Barat tercatat mencapai Rp6,46 triliun kepada 104.389 debitur. Capaian tersebut menempatkan Sumatera Barat sebagai salah satu dari sepuluh provinsi dengan penyaluran KUR terbesar secara nasional.
Secara nasional, realisasi KUR hingga periode yang sama telah mencapai Rp228,05 triliun atau 80,17% dari target plafon nasional tahun 2025 sebesar Rp284,47 triliun.
Di Sumatera Barat, penyaluran KUR didominasi oleh KUR Mikro sebesar Rp4,13 triliun, disusul KUR Kecil Rp2,34 triliun, KUR Super Mikro Rp2,33 miliar, dan KUR Penempatan PMI Rp105 juta.
Dari sisi sektor ekonomi, sebanyak 64% porsi KUR diarahkan ke sektor produksi, sementara 36% ke sektor non-produksi.
Kota Padang menjadi daerah dengan realisasi tertinggi mencapai Rp841,89 miliar, diikuti Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp828,52 miliar dan Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp602,77 miliar.
“Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penyaluran KUR secara nasional serta memastikan pelaksanaan program ini berjalan tepat sasaran dan berkualitas. Untuk itu, koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga dan Penyalur KUR senantiasa kami perkuat, termasuk di wilayah Sumatera Barat,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja KUR di Sumatera Barat, Kamis (6/11).
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini menjadi langkah pemerintah dalam mempercepat penyaluran KUR serta memastikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha tetap terjaga hingga 2025.
Kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan pada 3 November 2025 yang menyoroti pentingnya percepatan penyaluran KUR di Sumatera Barat.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan enam penyalur KUR terbesar di daerah ini — Bank Nagari, BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BSI — dipastikan bahwa kuota KUR masih mencukupi dan dapat diakses masyarakat hingga akhir 2025.
Komitmen tersebut menunjukkan upaya Pemerintah dan Penyalur KUR dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM.
Turut hadir dalam kegiatan monitoring tersebut antara lain Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Direktur Operasional Bank Nagari, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan, Pemprov Sumbar, BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, BSI, Jamkrindo, dan Askrindo.(*)
