SUMBARNOW.ID-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintensifkan langkah percepatan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang ruas Bukittinggi–Padangpanjang–Sicincin. Proyek Strategis Nasional (PSN) ini menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kamis (9/4/2026).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa dukungan penuh dari seluruh pihak di daerah merupakan harga mati demi kepentingan masyarakat luas.
Proyek yang menjadi bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera ini diharapkan segera mengatasi kendala lapangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa perencanaan ruas Sicincin–Padang Panjang–Bukittinggi sebenarnya telah dimulai sejak 2024. Rapat saat ini bertujuan menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, daerah, dan penegak hukum untuk memitigasi hambatan teknis maupun sosial.
“Karena ini merupakan Proyek Strategis Nasional, tentu kita di daerah harus memberikan dukungan penuh. Dalam setiap pekerjaan pasti ada tantangan. Namun dengan kebersamaan dan komunikasi yang baik, insyaAllah setiap persoalan dapat kita carikan jalan keluarnya,” ujar Mahyeldi.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muhibuddin, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Dedy Gunawan dan Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro.
Perlindungan Hak Masyarakat dan Komunikasi Nagari
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Muhibuddin, mengingatkan agar kolaborasi lintas sektor dilakukan secara nyata tanpa ego sektoral. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas serta memastikan proses pembebasan lahan tidak merugikan masyarakat adat dan nagari.
“Kita ingin kolaborasi ini betul-betul berjalan dalam kerja nyata. Pembangunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” tegas Muhibuddin.
Ia meminta pemerintah daerah aktif membangun komunikasi persuasif dengan pemilik lahan guna menghindari sengketa yang menghambat linimasa proyek.
Kesiapan Teknis dan Target Hutama Karya
Dari sisi pelaksana, Direktur Utama PT Hutama Karya, Koentjoro, menekankan bahwa penundaan proyek berpotensi meningkatkan biaya konstruksi secara signifikan. Saat ini, pihaknya tengah mematangkan studi kelayakan, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga persiapan dokumen pembebasan lahan.
Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR, Dedy Gunawan, menambahkan bahwa ruas ini merupakan kelanjutan dari proyek besar Tol Padang–Pekanbaru yang telah direncanakan sejak 2005. Percepatan di ruas Bukittinggi–Sicincin menjadi krusial mengingat beberapa ruas lain seperti Pekanbaru–Bangkinang sudah lebih dulu beroperasi.(*)
