SUMBARNOW.ID – Pemerintah Kota Padang Panjang menegaskan komitmennya mendukung percepatan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin–Bukittinggi. Dukungan tersebut disampaikan Wali Kota Padangpanjang Hendri Arnis dalam rapat koordinasi persiapan pembangunan yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Kantor Kejati Sumbar, Selasa (14/7/2026).
Rapat yang dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dedi Tri Hariadi, membahas percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini menjadi kendala pembangunan, mulai dari status lahan hingga penyempurnaan trase jalan tol.
Dedi mengajak seluruh kepala daerah yang wilayahnya dilintasi jalan tol memberikan dukungan penuh terhadap proyek strategis nasional tersebut. Menurutnya, pembangunan jalan tol berpotensi menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
“Saya berharap seluruh bupati dan wali kota yang wilayahnya dilalui trase jalan tol memberikan dukungan penuh. Pembangunan ini akan mendorong kemajuan perekonomian masyarakat Sumatera Barat dan merupakan wujud kecintaan kita terhadap daerah,” ujar Dedi.
Ia menambahkan, berbagai persoalan yang sebelumnya menghambat pembangunan tol kini telah dibahas melalui koordinasi lintas instansi. Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama Kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) akan memastikan seluruh status tanah benar-benar clear and clean sehingga proses pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.
Pada rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menekankan pentingnya proses ganti untung pembebasan lahan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin–Bukittinggi dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sengketa tanah ulayat di kemudian hari.
Andre juga menyampaikan dua persoalan utama yang selama ini menjadi perhatian telah menemukan titik terang. Trase jalan tol dipastikan tidak lagi melintasi kawasan Kubang Putih, Kabupaten Agam, sedangkan lokasi exit toll di Padang Panjang telah disepakati melalui desain baru yang dinilai lebih optimal.
“Polemik Kubang Putih sudah selesai. Trase yang baru tidak lagi melewati kawasan tersebut. Begitu juga exit toll Padang Panjang sudah memiliki solusi baru yang tidak bermasalah. Mari kita dukung bersama agar pembangunan segera berjalan,” katanya.
Menurut Andre, kehadiran Jalan Tol Padang–Pekanbaru akan membuka konektivitas baru antara Sumatera Barat dan Riau. Kondisi tersebut diharapkan mempercepat distribusi hasil pertanian, meningkatkan efisiensi biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.
“Kalau Padang terhubung ke Pekanbaru, hasil pertanian Sumbar lebih mudah dipasarkan ke Riau. Sebaliknya, masyarakat Riau akan semakin mudah berwisata ke Sumbar. Perputaran ekonomi yang tercipta akan sangat besar dan manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat Sumatera Barat,” ujarnya.
Sementara itu, Hendri Arnis mengatakan ruas jalan tol yang melintasi wilayah Kota Padangpanjang memiliki panjang sekitar 4,45 kilometer. Hingga saat ini, menurutnya, tidak terdapat kendala berarti sehingga pemerintah kota siap mendukung seluruh tahapan pembangunan sesuai kewenangannya.
“Di wilayah Padangpanjang sejauh ini tidak ada kendala yang menghambat. Pemerintah Kota siap mendukung seluruh proses sesuai kewenangan agar pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Hendri.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Badan Pertanahan Nasional, dan PT Hutama Karya terus diperkuat hingga proyek selesai.
“Kami berharap pembangunan ini dapat segera terealisasi sesuai jadwal. Jalan tol bukan hanya mempercepat konektivitas antarwilayah, tetapi juga membuka peluang investasi, meningkatkan sektor perdagangan, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat. Pemko Padangpanjang akan terus memberikan dukungan agar proyek strategis nasional ini sukses dan membawa manfaat bagi generasi mendatang,” harapnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU Dedy Gunawan, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat Teddi Guspriadi, Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro, Kepala BPJN Sumatera Barat Elsa Putra Friandi, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumatera Barat Medi Iswandi, Bupati Agam Benny Warlis, Bupati Tanah Datar Eka Putra, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.(*)
